PBNU

Mendiang KH. Hasyim Muzadi Dianugerahi Bintang Mahaputera Adipradana

Jakarta-Selasa (15/8) siang, Presiden Joko Widodo memberikan bintang kehormatan bagi Pendiri Pesantren Alhikam, Al-Maghfurlah almarhum KH. Ahmad Hasyim Muzadi di istana negara. Tanda kehormatan tersebut merupakan bentuk penghormatan tinggi Negara kepada putra bangsa yang dinilai telah berjasa luar biasa guna keutuhan, kelangsungan, dan kejayaan Bangsa dan Negara. Perlu diketahui bahwa bintang kehormatan yang disematkan bagi almarhum KH. A. Hasyim Muzadi adalah Tanda Kehormatan tertinggi setelah Tanda Kehormatan Bintang Republik Indonesia.

Meraih Kemurnian Ibadah

Oleh: Zakiyal Fikri Muchammad Sebagai seorang hamba, kita tentu tidak terlepas dengan pelbagai kewajiban agama yang diperintahkan oleh sang Khaliq, Allah SWT. Sehingga segala ibadah, mulai dari Shalat, zakat, sedekah, haji sampai menyingkirkan duri di tengah jalan, mesti dijalankan karena memang itu simbol ketaatan kita kepada sang ma’bud. Baik dalam keadaan dan dimana pun berada. Semuanya adalah perintah Allah yang mesti dijalankan. Namun, perlu diketahui bahwa inti sari dari semua

KH Hasyim Muzadi : Jangan Bawa Negara ke Kanan dan ke Kiri

KUPANG— Sekjen International Conference of Islamic Scholars (ICIS), KH A Hasyim Muzadi mengungkapkan dirinya telah berkali-kali mengingatkan agar tidak membawa negara condong ke ideologi kanan atau ideologi kiri. “Yang tengah-tengah itu adalah Pancasila,” katanya saat menyampaikan orasi kebangsaan dalam acara Nusantara Bersatu di Kupang, Nusa Tenggara Timur, Rabu (30/11). “Pancasila adalah kompromi dalam hidup berbangsa dan bernegara,” imbuhnya. Menurut Hasyim, sejak kemerdekaan RI, barangsiapa yang membawa negara ke arah kiri

Pidato KH. Ahmad Hasyim Muzadi di Depan Para Alim Ulama di Aula Bhinneka Tunggal Ika, KEMENHAN RI Tentang Kemelut Kasus Ahok

Jum’at, 11 Nopember 2016, 09.30-10.30 1. UNTUK Ketenangan gatra Dan bela negara, KASUS Ahok Harus diselesaikan Beroperasi proporsional through proporsionalisasi telkom Dan wewenang kenegaraan Dan kebangsaan Beroperasi Utuh. 2. UNTUK Tingkat Negara Dan Kekuasaan Harus PADA POSISI netral Dan TIDAK digunakan untuk review kepentingan pro dan kontra KASUS Ahok. Negara Dan Kekuasaan bersikap melindungi sebagai pamong Yang mengayomi Seluruh elemen bangsa. KARENA Kekuasaan Supra Struktur Negara TIDAK selayaknya Dipakai untuk