Ketahanan Pesantren Terhadap Serangan Covid 19 Gelombang Kedua

Berita

Webinar Nasional Revitalisasi NU Menuju Pengabdian Abad ke Dua
“Ketahanan Pesantren Terhadap Serangan COVID-19 Gelombang Kedua”

NU Menuju Pengabdian Abad ke Dua
“Ketahanan Pesantren Terhadap Serangan COVID-19 Gelombang Kedua”
Pen.: Farid Mubarok


Institut Hasyim Muzadi menggelar Webinar Nasional pada Sabtu, 5 September 2020. Webinar ini merupakan rangkaian seri webinar dengan tajuk “Revitalisasi NU Menuju Pengabdian Abad ke Dua”.

Direktur Esekutif Institut Hasyim Muzadi (IHM), K.H. M. Yusron Shidqi, Lc., M.Ag. mengatakan bahwa Webinar Nasional tersebut bertujuan untuk merumuskan pemikiran dan ide dari kalangan NU kultural dalam menyongsong 100 tahun Nahdlatul Ulama. Ide dan gagasan itu diharapkan tersebut dapat berguna bagi pengembangan NU di abad kedua usianya dan tidak hanya bersifat top-down atau berasal dari NU struktural saja.


Pada webinar yang memasuki seri ketujuh ini Institut Hasyim Muzadi mengangkat topik “Ketahanan Pesantren Terhadap Serangan COVID-19 Gelombang Kedua”.

Di tengah kondisi pandemi COVID-19 di Indonesia yang masih belum menujukkan tanda-tanda akan segera berakhir, negara ini masih harus berjuang untuk bertahan pada ancaman gelombang kedua COVID-19. Pesantren sebagai salah satu lembaga pendidikan yang diwarisi dan mewariskan perjuangan Nahdlatul Ulama, tidak luput dari ancaman penyebaran pandemi virus tersebut.


Webinar ini mengundang empat orang narasumber yang merupakan ahli dan praktisi di bidang kesehatan serta dunia pesantren. Hadir sebagai narasumber, Dr. Muhammad S. Niam FINACS, M.Kes., SpB-KBD selaku Ketua PP Perhimpunan Dokter Nahdlatul Ulama dan H. Anas Thahir selaku anggota Komisi IX DPR RI.

Sementara itu, hadir pula K.H. Anang Rikza Masyhadi, M.A. selaku pengasuh Ponpes Modern Tazakka dan Dr. K.H. Fadloan Musyaffa, M.A. selaku dewan pengurus IHM. Sebagai pemantik, hadir pula Dr. K.H. Nasihin Hasan selaku dewan penasehat IHM dan Birrul Qodriyyah, M.Sc. ANP yang bertindak sebagai moderator.
Minimnya Pengaktifan Partisipasi Masyarakat dalam Penanganan Pandemi COVID-19.


Diskusi dibuka dengan pemantik yang disampaikan oleh K.H. Nasihin. Di antara hal yang disinggung adalah mengenai minimnya usaha pemerintah untuk mengaktifkan partisipasi masyarakat dalam melawan pandemi COVID-19.

Abainya sikap pemerintah tersebut memperburuk laju peningkatan pandemi COVID-19 di Indonesia. “Masyarakat itu sebagai organisasi terbawah, terkecil, itu tidak difungsikan dan didayagunakan, tidak diaktifkan diaktifkan untuk transfer pemahaman, penyadaran, dan aksi penanggulangan (COVID-19),” ucap K.H. Nasihin. Sementara itu, sejalan dengan K.H. Nasihin, dr. Muhammad S. Niam, juga membenarkan minimnya peran pemerintah dalam mendorong partisipasi aktif masyarakat untuk menangani pandemi COVID-19.


Padahal, menurutnya, masyarakat adalah garda terdepan dalam melawan virus tersebut. Ia mengibaratkannya dengan sebuah formasi tim sepakbola. “yang harus lebih banyak menggiring bola menuju arah sebaliknya, (yaitu) bebas COVID, harusnya masyarakat,” jelas dr. Niam. Peran dokter dan tenaga kesehatan di Indonesia adalah seperti penjaga gawang saja. Pada tahap pengobatan, memang dokter dan tenaga kesehatan berada di posisi terdepan, tetapi pada tahap pencegahan masyarakatlah yang memiliki peran utama. Dr Niam pun menegaskan bahwa diperlukannya perubahan budaya, perilaku, kebiasaan sehari-hari dalam kesehatan untuk menghadapi pandemi COVID-19.

Kedisiplinan dalam menerapkan protokol kesehatan akan mempercepat berakhirnya masa pandemi.
“Jemput Bola” oleh Pemerintah atau Pesantren?
H. Anas Thahir, anggota Komisi IX DPR RI yang membidangi kesehatan dan ketenagakerjaan mengatakan bahwa pemerintah bersama DPR RI telah menggelontorkan anggaran yang sangat besar dalam upaya penanganan pandemi COVID-19 di Indonesia. Untuk Kementerian Agama sendiri, dana sebaanyak Rp2,5T telah khusus dialokasikan untuk penanganan COVID-19 di pesantren.

Namun, H. Anas menegaskan bahwa selain Kementerian Agama, terdapat pula lembaga-lembaga lain yang memiliki alokasi dana yang jauh lebih besar serta dapat diakses oleh siapapun, termasuk pesantren. Oleh karena itu, ia menekankan agar pesantren dapat melakukan aksi “jemput bola” anggaran tersebut agar dana dapat terserap oleh pesantren.


Sementara itu, K.H. Anang Rizka Masyhadi, M.A., menilai pemerintah masih belum memperhatikan pesantren secara matang dan jelas terkait penanganan pandemi COVID-19. Kebijakan-kebijakan yang dibuat baru menyasar institusi pendidikan konvensional maupun madrasah dan tidak kontekstual dengan kondisi pesantren.

Padahal, pesantren memiliki karakteristik tersendiri yang berbeda dengan institusi pendidikan lainnya. Ketidakjelasan kebijakan pemerintah tersebut akhirnya direspon oleh para pimpinan pesantren dengan melakukan gerak cepat penentuan strategi kebijakan yang berbeda-beda di setiap pesantren. K.H. Anang pun menilai kebijakan-kebijakan pesantren tersebut berjalan dengan baik sampai sejauh ini.

Berbagi :