Webinar Nasional : Meninjau Ulang Redaksi SKB 3 Menteri

Berita

Walisongoonline.com, Depok | (Sabtu, 13/3/21) Institut Hasyim Muzadi menyelenggarakan Webinar Nasional Revitalisasi NU Menuju Pengabdian Abad ke Dua Seri ke 14 dengan topik “SKB 3 Menteri VS Pasal 29 UUD 45” pada Sabtu (13/02/2020). Webinar ini mempertemukan berbagai pemangku kebijakan terkait dikeluarkannya Surat Keputusan Bersama 3 Menteri yang berisi penggunaan pakaian seragam dan atribut di sekolah negeri mulai dari pendidikan dasar hingga menengah.

Hadir sebagai narasumber, K.H. Muhammad Cholil Nafis, Ph.D. (Ketua Bidang Dakwah dan Ukhuwah MUI), Mohammad Nuruzzaman, S.Ag., M.Si. (Stafsus Menteri Agama RI), dan Dian dari Biro Hukum Kemendikbud RI mewakili Sekjen Kemendikbud RI, Prof. Ainun Na’im, Ph.D., M.B.A. yang berhalangan hadir. Acara dimoderatori oleh Sekretaris Dewan Pengurus IHM, Idy Muzayyad, M.Si.

Direktur Eksekutif Institut Hasyim Muzadi, K.H. Yusron Sidqi, Lc., M.A. dalam sambutannya mengatakan bahwa diskusi yang diselenggarakan bertujuan untuk mereduksi apabila terdapat efek negatif dari SKB yang ditandatangani oleh Mendikbud, Mendagri, dan Menag ini.

Mencari Titik Temu SKB 3 Menteri

Poin besar yang menjadi titik permasalahan diskusi pada webinar tersebut adalah mengenai adanya pelarangan bagi sekolah untuk mengimbau penggunaan seragam dengan kekhasan agama tertentu.

“Yang paling menurut saya krusial di mana sekolah tidak boleh mengimbau.” Tutur K.H. Cholil Nafis pada presentasinya.

Ia menyoroti dua poin yang tertera dalam SKB 3 menteri. Menurutnya poin kedua yang menyatakan bahwa Pemda dan sekolah tidak boleh mewajibkan, memerintahkan, mensyaratkan, dan mengimbau penggunaan seragam dengan kekhasan agama tertentu perlu dibatasi bagi pihak yang berbeda agama. Sementara itu, poin ketiga yang berisi pelarangan imbauan terhadap peserta didik harus dihapus karena imbauan dapat menjadi bagian dari proses pendidikan.

Mewakili Sekjen Kemendikbud, Dian dari Biro Hikum Kemendikbud RI menyatakan keterbukaannya menerima saran dari K.H. Cholil Nafis. Ia pun menekankan bahwa SKB 3 Menteri tersebut sejalan dengan Pasal 29 UUD 45 dalam menjamin kemerdekaan setiap siswa untuk beribadat menurut agama dan kepercayaannya.

“Terkait SKB ini sebenarnya ingin melindungi peserta didik ketika dia akan menjalankan ibadahnya sesuai dengan keinginan peserta didik dan juga orang tuanya.” Ucap Dian.

Mohammad Nuruzzaman pun menjelaskan bahwa kehadiran Kementerian Agama dalam SKB 3 Menteri terkait dengan keberadaan guru agama di sekolah-sekolah negeri yang merupakan yurisdiksi  Kementerian Agama. Ia pun menjelaskan bahwa SKB 3 Menteri bukan hanya merespons masalah yang terjadi di Padang, tetapi juga kasus-kasus keagamaan lain yang muncul di berbagai wilayah Indonesia.

Menurutnya, hal tersebut merupakan fenomena gunung es di tengah publik. Misalnya, adanya larangan bagi pelajar Islam dalam menggunakan jilbab, dan kasus lainnya di beberapa daerah Indonesia. Mohammad Nuruzzaman pun menyatakan, semangat Kementerian Agama dalam SKB 3 Menteri ini adalah peserta didik tidak boleh dipaksakan oleh sekolah atau apapun sesuai dengan keyakinannya.

“Jadi, dia ingin menggunakan jilbab atau tidak, ya, sesuai keinginannya saja. Misalnya karena dia Muslim, dia tidak boleh dilarang memakain jilbab, dong. Atau karena dia non muslim dia tidak boleh dipaksa menggunakan jilbab. Itu saja sebenarnya semangat kami.” Tegas Mohammad Nuruzzaman.

Pewarta : Farid mubarok

Berbagi :